JENIS-JENIS ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA

JENIS JENIS ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Sesuai dengan ajaran daad-dader strafrecht, alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf.

• Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (strafbaarfeit), di Common Law system berkaitan dengan actus reus.

• Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana; berkaitan dengan culpabilitas.

Di Common Law system berkaitan dengan mens rea.

Alasan pembenar dalam KUHP

1.Keadaan darurat (noodtoestand)

- menurut sebagian pakar hukum merupakan alasan pembenar dan menurut sebagian lagi merupakan alasan pemaaf.

- keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif (vis compulsiva), pasal 48 KUHP

- dalam keadaan darurat, pelaku melakukan suatu tindak pidana karena terdorong oleh suatu paksaan dari luar.

- bentuk keadaan darurat:

a. perbenturan antara dua kepentingan hukum

b. perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban

c. perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum.

2.Pembelaan terpaksa (noodweer), pasal 49 ayat 1 KUHP

dalam pembelaan terpaksa ada 2 hal pokok:

a. ada serangan

b. ada pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan itu

Tidak ada pembelaan terpaksa dalam serangan yang tidak melawan hukum

Tidak ada pembelaan terpaksa pada pembelaan terpaksa

3.   Melaksanakan ketentuan undang undang (pasal 50 KUHP)

4.   Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (pasal 51 ayat 1 KUHP)

Alasan pemaaf dalam KUHP

1.Tidak mampu bertanggungjawab.

-Pasal 44 KUHP

-dalam Memorie van Toelichting yang dimaksud tidak mampu bertanggungjawab:

a. dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang undang

b. dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat dari perbuatannya.

2. Daya paksa (overmacht).

• Pasal 48 KUHP.

• Merupakan daya paksa relatif (vis compulsiva)

• KUHP tidak menjelaskan pengertian daya paksa, namun dalam MvT dilukiskan sebagai setiap kekuatan, paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan.

• Dalam daya paksa orang berada dalam dwngspositie

• Sifat daya paksa datang dari luar si pelaku dan lebih kuat

Alasan hapusnya kewenangan menuntut

1.Tidak adanya pengaduan pada delik aduan

2.Ne bis in idem (pasal 76 KUHP)

3.Matinya terdakwa (pasal 77 KUHP)

4.Daluwarsa (pasal 78 KUHP)

5.Ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda (pasal 82 KUHP)

6.Ada abolisi atau amnesti

Alasan hapusnya menjalankan pidana

1.Dalam KUHP

a. matinya terdakwa (pasal 83)

b. daluwarsa (pasal 84, 85)

2. Di luar KUHP

a. amnesti

b. grasi

3. Pembelaan  terpaksa yang melampaui batas (noodweeer acces).

¢Pasal 49 ayat 2 KUHP.

¢Pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan pembelaan terpaksa juga, namun karena serangan tersebut menimbulkan goncangan jiwa yang hebat, maka pembelaan tersebut menjadi berlebihan.

¢Syarat:

a. kelamapauan batas pembelaan yang diperlukan

b. pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dan kegoncangan jiwa yang hebat

c. kegoncangan jiwa yang  hebat itu disebabkan oleh serangan

4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

¢Pasal 51 ayat 2 KUHP.

Alasan penghapus pidana di luar KUHP

1.Hak mendidik dari orang tua;

2.Izin dari orang yang dirugikan;

3.Hak jabatan dari dokter (dokter gigi);

4.Mewakili urusan orang lain;

5.Tidak adanya melawan hukum materiil (Arrest dokter hewan 20 februari 1933)

6.Tidak adanya kesalahan sama sekali (TAKSI / AVAS); (Arrest Tukang Susu 14 Februari 1916)

7.Alasan penghapus pidana putatif.